Bisnis

6 Layanan Publik yang Mengharuskan Adanya Tagihan BPJS

Tagihan BPJS
Tagihan BPJS

Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta aktif dalam BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang khusus menangani masalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Program yang diciptakan oleh pemerintah ini tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Setiap pesertanya memiliki kewajiban membayar tagihan BPJS yang kemudian nantinya akan mendapatkan kemudahan saat pelayanan kesehatan.

Menjadi peserta aktif BPJS ternyata tidak hanya berguna ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini sejumlah pelayanan publik juga bisa diakses oleh masyarakat yang menjadi peserta aktif BPJS. Hal ini merupakan imbauan dari pemerintah yang nantinya diperkirakan juga akan menjadi aturan yang penerapannya lebih luas. Inilah sederet pelayanan publik yang mengharuskan memiliki status aktif dalam BPJS.

  • Pendaftaran SIM, STNK, SKCK

Layanan publik pertama yang mengharuskan BPJS sebagai salah satu syaratnya adalah pendaftaran SIM, STNK, dan SKCK. Peraturan tersebut tertuang dalam angka 25 Inpres yang berbunyi “melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan permohonan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.” Oleh karena itu, sebelum mencari SIM, STNK, dan SKCK pastikan sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Tagihan BPJS
Tagihan BPJS
  • Jual Beli Tanah

Jual beli tanah juga termasuk layanan publik berikutnya yang mensyaratkan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan baik kelas 1, 2, maupun 3. Hal tersebut telah disampaikan dalam diktum kedua angka 17 dalam Inpres yang berbunyi “Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan permohonan pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional”. Peraturan tersebut masih cukup baru yakni diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2022. 

  • Haji dan Umrah 

Selain pendaftaran SIM, STNK, SKCK, dan jual beli tanah, tagihan BPJS Kesehatan juga turut menjadi salah satu syarat dilakukannya haji dan umrah. Peraturan tersebut tercantum dalam diktum kedua angka 5 yang menginstruksikan Menteri Agama Republik Indonesia agar ikut menyukseskan program pemerataan BPJS Kesehatan. Meski demikian, BPJS sebagai syarat untuk haji dan umrah masih belum diputuskan dan ditetapkan secara resmi sebab masih dalam proses pembahasan dengan sejumlah pihak terkait.  

  • Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Masyarakat yang berniat mengajukan Kredit Usaha Rakyat atau KUR kini juga diwajibkan menyertakan tanda keanggotan BPJS Kesehatan. Adapun peraturan tersebut dimuat dalam Instruksi Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berbunyi “Melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.” 

  • Izin Usaha

Layanan publik berikutnya yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syaratnya adalah perizinan usaha. Untuk masyarakat yang sedang mengurus izin usaha juga diharuskan menjadi anggota BPJS Kesehatan serta melampirkan bukti tersebut. Dalam Inpres, presiden minta Menteri Dalam Negeri untuk mendorong kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota untuk menerapkan kebijakan tersebut. 

  • Sekolah 

BPJS Kesehatan juga turut diwajibkan untuk anak sekolah baik di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kementerian Pendidikan. Mulai dari pendidik, peserta didik, hingga tenaga kependidikan diharuskan aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 

Ditetapkannya tagihan BPJS Kesehatan menjadi salah satu dari syarat para layanan publik tersebut adalah agar seluruh masyarakat Indonesia tergabung sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional. Tagihan tersebut bisa dibayarkan melalui smartphone saja dengan menggunakan aplikasi SimobiPlus dari Bank Sinarmas.